Bawaslu Kendal Review Kegiatan Pengawasan Bersama Media
Tidak Ada Paslon yang Lakukan Pelanggaran Berat

By TOHAR TOKASAPU 01 Des 2020, 02:17:15 WIB POLITIK
Bawaslu Kendal Review Kegiatan Pengawasan Bersama Media


Kendal (beritakita.net) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakenis) dengan media. Rakernis bertema ‘Review Penyelenggaraan dan Pengawasan pada Oemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020’. Acara berlangsung di ruang Ebini Hotel Sae Inn, Jalan Soekarno-Hatta No. 338 Kendal, Senin (30/11/2020).

Rakernis diikuti 35 awak media cetak, elektronik maupun online serta admin media sosial. Selain itu diikuti Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi). Hadir sebagai narasumber, Nurul Akhirin dari KPU Kendal, Arief Mustofifin dari Bawaslu Kendal dan Unggul Priambodo dari PWI Kendal. Acara dipandu moderator Iswahyudi dari PWI Kendal dan dibuka oleh Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani.

Baca Lainnya :

Odilia didampingi Koordinator Divisi Hukum Humas dan Informasi Data Arief Mustofifin, Kordiv Pengawasan Achmad Ghozali, serta Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Firman Teguh Sudibyo. Narasumber Nurul Alhirin mengatakan, karena di tengah masa pandemi Covid-19, penyelenggaraan Pilkada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Banyak ketentuan, peraturan, tata cara, larangan, sanksi dan lainnya dalam Pilkada 2020 yang disesuaikan dengan protokol kesehatan guna pencegahan dan pengendalian Covid-19. Juga sesuai PKPU No. 6 Tahun 2020, mengutamakan media sosial dan media daring dalam sialisasi Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19,” jelas Nurul.

Termasuk juga media massa, baik cetak, elektronik, maupun daring. Selain itu, tambah Nurul, bentuk-bentuk sosialisasi lainnya juga dimungkinkan sepanjang tidak melanggar ketentuan. Narasumber dari Bawaslu Arief Mustofifin memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan pihaknya selama proses pelaksanaan Pilkada. Salah satunya melakukan banyak kegiatan rapat koordinasi dengan berbagai pihak.

“Di antaranya 17 kali Rakor dengan Panwaslu Kecamatan, baik secara daring dan tatap muka. Dua kali Rakor dengan Forkopimcam se-Kabupaten Kendal, Rakor dengan Pengawas Partisipatif satu kali, Rakor dengan stake holder satu kali, Rakor dengan Mitra Kerja dua kali, Rakor dengan Media satu kali, Rakor dengan Parpol satu kali, dan Rakor dengan Penyuluh Agama satu kali,” terang Arief.

Terkait pelanggaran kampanye di Kendal, tandas Arief, sampai saat ini para paslon Pilkada Kendal belum ada yang melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran yang banyak dilakukan, terkait pemasangan baliho dan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) serta Bahan Kampanye (BK) yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU. 

“Selama dalam pengawasan Bawaslu Kendal telah menertibkan 16.352 APK dalam dua kali giat dan pengawasan kampanye tercatat 780, serta 1.133 melalui media sosial. Secara keseluruhan, jumlah penyelengara di jajaran Bawaslu Kendal ada 2.593 orang,” jelas Arief.

Narasumber dari PWI Kendal, Unggul Priambodo dalam paparannya menyoroti kampanye melalui media online tidak difasilitasi oleh KPU. Padahal, kata Unggul, di era daring atau internet atau era online, untuk mendapatkan informasi, masyarakat yang memiliki ponsel pintar lebih mengandalkan media online atau website.

“Ini sangat ironis, KPU Kendal justru tidak memanfaatkan media online. Sehingga dalam sosialisasi pasangan calon melalui iklan, media online tidak dilibatkan. Kampanye yang notabene menggunakan dana anggaran pemerintah, kenapa mengabaikan media online. Padahal pemilih sebagian juga memiliki ponsel pintar dan mereka baca informasi melalui sarana itu,” ungkap Unggul. (Kiswanto)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment