Berkesenian di Era Kenormalan Baru
Oleh Gunoto Saparie

By TOHAR TOKASAPU 22 Feb 2021, 11:48:23 WIB SENI BUDAYA
Berkesenian di Era Kenormalan Baru

Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret tahun lalu memberi dampak signifikan bagi bidang kesenian di Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona memberi pengaruh sangat serius bagi kalangan seniman. 

Ketika pemerintah memperkenalkan tatanan kenormalan baru (new normal) sebagai upaya untuk memulihkan kembali perekonomian, dunia kesenian belum juga sepenuhnya pulih.

Harus diakui, kegiatan perekonomian kembali berjalan dengan menerapkan tatanan kenormalan baru berbasiskan protokol kesehatan. Kegiatan kesenian yang harus mengandalkan saluran luar jaringan (luring) diharapkan bisa normal kembali. Memang, ada aktivitas dan kreativitas kesenian yang telah memanfaatkan fasilitas dalam jaringan (daring) berbasis digital, namun tidak semua seniman dapat memanfaatkannya.

Baca Lainnya :

Kegiatan kesenian yang berdimensi ekonomi kreatif, seperti konser musik, film, teater, tari, pameran seni rupa, dan berbagai seni pertunjukan lainnya terhenti total selama pandemi covid-19 sejak awal Maret hingga memasuki kenormalan baru. Ketika memasuki kenormalan baru pemerintah pusat dan pemerintah daerah merumuskan skema bagi ekosistem kesenian dengan tetap memperhatikan aspek protokol kesehatan yang ketat.

Ketika memasuki kenormalan baru, di mana tentu jauh berbeda dengan situasi sebelum wabah Covid-19, para seniman memang banyak tergagap. 

Kenormalan baru bukanlah era yang benar-benar normal. Kenormalan baru memiliki makna bagaimana aktivitas publik, termasuk kegiatan kesenian, dapat dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik, mencuci tangan, dan memakai masker. 

Ini berarti, kegiatan kesenian mengalami perubahan situasi. Tak mungkin ada lagi konser musik yang melibatkan ribuan penonton. Begitu juga seni pertunjukan lain, seperti teater, tari, pembacaan puisi, pameran seni rupa, yang meskipun tidak mengumpulkan massa banyak, tetap harus menekankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara rigid. 

PROTOKOL PERTUNJUKAN SENI

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan protokol pada 2 Juli 2020  tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif. Protokol setebal 49 halaman ini berisi sejumlah aturan komprehensif mengenai penyelenggaraan layanan museum, taman budaya, sanggar, bioskop, cagar budaya, pertunjukan seni hingga produksi audiovisual. Selain itu, pada protokol ini tercantum pula sebuah formulir skrining mandiri yang dapat diterapkan tiap orang untuk mengukur tingkat risiko mereka mengidap covid-19 sebagai pertimbangan sebelum beraktivitas di publik.

Aturan-aturan dalam protokol ini bersifat teknis dan sangat rinci. Pada protokol mengenai pertunjukan seni, misalnya, terdapat aturan mengenai tata letak ruang pertunjukan (“pemisahan antarkelompok pengunjung dalam lingkaran-lingkaran berdiameter maksimal tiga meter, dengan jarak antar-lingkaran satu koma lima meter”), hingga aturan-aturan yang normatif (“konsumsi perlu dijamin kebersihan dan higienitasnya”).

Pada produksi audiovisual, protokol ini bahkan mengatur perkara tata rias (“penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masing-masing orang, upayakan menggunakan peralatan rias pribadi”) hingga properti produksi, seperti rambut palsu (“rambut palsu dan kuas riasan harus selalu dibersihkan dengan disinfektan setelah pemakaian”).

PROSES RISET

Tentu saja kita patut mengapresiasi sifat komprehensif protokol kesehatan ini dalam mengatur berbagai aspek dalam proses kegiatan kesenian. Kerincian tersebut menunjukkan bahwa protokol ini disusun melalui proses riset tentang seluk-beluk kegiatan kesenian. Hanya persoalannya, bagaimanakah cara memastikan bahwa para pegiat kesenian menerapkannya dengan baik? Apakah para pengelola ruang seni, pertunjukan seni, atau produksi audio-visual) telah membuat protokol turunan yang spesifik untuk ranah masing-masing? Hal ini karena penerapan protokol kesehatan perlu disesuaikan dengan berbagai tantangan spesifik dalam sektor kesenian dan wilayah yang berbeda.

Dalam kaitan inilah, maka pilihan untuk mengembangkan digitalisasi kesenian pun merupakan keniscayaan dan tidak terelakkan. Hal ini karena para seniman harus beradaptasi dengan kondisi kenormalan baru. Pemanfaatan digital sebagai basis dalam berkreasi di bidang kesenian harus dilakukan, seperti konser musik atau tari secara virtual. Bahwa akhir-akhir ini tampak pelaku kesenian dan para konten kreator di platform digital YouTube cukup bergairah tentu saja sangat menggembirakan kita. Hal ini tentu saja sangat positif bagi kreativitas masyarakat Indonesia yang  memanfaatkan platform digital untuk berkesenian. 

Akan tetapi, situasi kenormalan baru, di mana antara lain dengan perkembangan digital begitu masif, memerlukan kebijakan publik yang memiliki orientasi digital. Produk legislasi dan regulasi yang berperspektif digital ini sangat penting. Ia merupakan supaya konkret guna mengawal proses digitalisasi di bidang kesenian. 

Sampai hari ini para pemegang keputusan ternyata belum juga menerbitkan aturan hukum yang memiliki perspektif digital. Karya cipta para seniman harus mendapatkan perlindungan dari regulasi tersebut. Para seniman juga harus mendapatkan hak-haknya secara fair dan adil. Bukankah negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk para seniman?

Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment