DPRD Blora Setujui APBD 2021, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp 2,1 Triliun
Fokus untuk Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19

By TOHAR TOKASAPU 01 Des 2020, 11:17:38 WIB POLITIK
DPRD Blora Setujui APBD 2021, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp 2,1 Triliun

Blora (beritakita.net) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora tahun 2021 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna DPRD Blora, Senin (30/11/2020). Rapat paripurna pengesahan APBD tahun 2021 dilaksanakan di Pendopo DPRD Blora.

Rapat dipimpin Ketua DPRD, Dasum, didampingi tiga Wakil Ketua. Yakni, Mustopa (PKB), Sakijan (Nasdem), Siswanto (Golkar) serta dihadiri 39 anggota dewan dari lintas fraksi. Hadir pula pada pengesahan itu Bupati Blora Djoko Nugroho, Sekda Blora, Komang Gede Irawadi serta sejumlah kepala OPD dan pejabat Sekretariat DPRD.

Dalam laporan pembahasan Raperda APBD Tahun 2021 yang dibacakan juru bicara Badan Anggaran, Warsit disampaikan, secara umum dalam pembahasan berjalan baik dan lancar. Semua pertanyaan Badan Anggaran (Banggar) untuk pos rekening pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijawab Tim Anggaran Pemkab dengan rinci.

Baca Lainnya :

“Untuk pos rekening belanja tahun 2021 masih difokuskan untuk kegiatan pemulihan ekonomi serta penanganan Covid-19 selain tetap melaksanakan urusan wajib. Khususnya pelayanan publik dan urusan pilihan. Ada lima fraksi yang menyampaikan pendapat tentang Raperda menjadi Perda,” ungkap Warsit.

Mayoritas fraksi, tambah Warsit, menyetujui Raperda APBD 2021 disahkan menjadi Perda. Raperda APBD 2021 fokus untuk perbaikan ekonomi. Soal perbaikan ekonomi adalah pada sektor infrastruktur jalan dan jembatan, jaring pengaman sosial, juga program padat karya. Kita, kata Warsit, tidak tahu kapan Covid-19 berakhir.

“Jadi itu garis lurus pemerintah provinsi sampai pusat untuk perbaikan ekonomi akibat dampak Covid 19," jelas Warsit seraya menambahkan, komposisi APBD Kabupaten Blora tahun 2021, pendapatan daerah diproyeksikan Rp 2,1 triliun. Pendapatan daerah itu bersumber dari PAD diproyeksikan Rp 259,3 miliar, Pendapatan transfer Rp 1,7 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp78,8 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah Rp 2,1 triliun yang terdiri dari belanja operasional Rp 1,3 triliun, belanja modal Rp 356,6 miliar dan belanja tidak terduga Rp 30 triliun serta transfer Rp 419,6 miliar. Menurut Warsit, APBD Tahun Anggaran 2021 terjadi defisit anggaran Rp 63, 4 miliar. Defisit itu ditutup dengan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2020 sebesar Rp 63, 4 miliar.

Bupati Blora, Djoko Nugroho dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jerih payah pimpinan dan anggota dewan. Karena telah mampu menyelesaikan pembahasan hingga menyetujui Raperda APBD Tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah.

“Dengan persetujuan dewan atas Raperda APBD Tahun 2021 ini berarti kita telah berhasil menetapkan produk hukum daerah yang menjadi landasan penganggaran semua kegiatan pembangunan Kabupaten Blora. Baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan,” tandas Kokok, panggilan akrab Bupati Blora. (Ely)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment