Fikih Vaksin Virus Corona
Oleh Gunoto Saparie

By TOHAR TOKASAPU 15 Jan 2021, 03:46:40 WIB KAJIAN AGAMA
Fikih Vaksin Virus Corona


Sejarah telah ditorehkan oleh Jokowi, panggilan akrab Presiden Joko Widodo. Ia mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus corona (Covid-19) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021. Jokowi mendapatkan dosis pertama dari vaksin produksi Sinovac. Ini berarti, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 telah dimulai di Indonesia dan Jokowi memberikan contoh yang baik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 produksi Sinovac. Selain itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga telah memberikan sertifikat halal bagi vaksin tersebut.

Baca Lainnya :

Akan tetapi, pertanyaan pun masih mencuat ke permukaan: Bagaimana kehalalan vaksin tersebut? Apakah bahan-bahan vaksin Covid-19 itu halal untuk umat Islam?

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa vaksin yang akan disuntikkan pada jutaan masyarakat Indonesia itu telah melalui beberapa tahap uji klinis. Vaksinasi ini sejalan dengan ajaran syariat Islam. Bukankah maqashid asy-syariah memuat lima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal?

Menurut Ma’ruf, ada dalil umum dalam agama Islam yang meminta kita mempersiapkan lima hal sebelum datang lima perkara. Pertama, umat Islam harus bersiap pada masa mudanya sebelum tua. Kedua, persiapkan masa sehat sebelum sakit. Ketiga, persiapkan masa kaya sebelum miskin. Keempat, persiapkan masa luang sebelum sibuk. Sedangkan kelima, persiapkan masa hidup sebelum mati.

Mengacu pada pernyataan Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh, ia memastikan kehalalan vaksin Covid-19 CoronaVac produksi Sinovac Cina. MUI memutuskan vaksin Covid-19 Sinovac hukumnya suci dan halal. Ia boleh digunakan umat Islam.

Memang isu yang berkembang tentang haramnya vaksin sempat meresahkan masyarakat muslim. Ada analogi, air PDAM bahan bakunya dari air sungai yang mengandung berbagai macam kotoran dan najis, namun menjadi bersih dan halal setelah diproses. Dalam pembuatan vaksin, enzim tripsin babi hanya dipakai sebagai enzim proteolitik (enzim yang digunakan sebagai katalisator pemisah sel/protein). Pada hasil akhirnya (vaksin), enzim tripsin yang merupakan turunan dari pankreas babi ini tidak terdeteksi lagi. Enzim ini sudah mengalami proses pencucian, pemurnian dan penyaringan bermiliar miliar kali.

Zat tidak murni atau barang terlarang yang digunakan dalam proses hulu akan mengalami banyak lapisan proses kimia seperti penyaringan yang akan membuatnya tidak terdeteksi dalam proses akhir. Dalam hukum Islam, proses ini mirip dengan istihala, di mana substansi asli berubah bentuk dan sifatnya dan tidak lagi dilarang.


MASA DARURAT COVID-19

Kita tahu, untuk menekan kasus Covid-19, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, 11-25 Januari 2021. Selain itu, pemerintah juga melarang warga negara asing memasuki Indonesia. Republik ini boleh dibilang telah memasuki masa darurat Covid-19. 

Oleh karena itu, harus dilakukan usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Kalau tidak, maka pandemi Covid-19 semakin tidak terkendali, mengancam masa depan bangsa, dan menimbulkan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, politik, dan masalah serius yang lainnya. Vaksinasi bertujuan untuk mengurangi transmisi, penderita, dan kematian akibat Covid-19. 

Di samping itu, juga untuk menciptakan kekebalan komunitas.  Akan tetapi terhadap vaksinasi ini, ada sebagian masyarakat kita yang tidak setuju atau menolak. Bahkan penolakannya ada yang memakai alasan agama. Kita ingat beberapa waktu lalu ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama menolak imunisasi. Patut diduga mereka akan menolak vaksinasi pula. Apalagi ada seorang anggota DPR RI yang notabene dokter justru menolak vaksinasi. 

Penolakan terhadap vaksinasi itu memang dapat disebabkan banyak faktor, seperti kurangnya pemahaman, penyesatan informasi di media sosial, dangkalnya pemahaman agama yang dangkal, dan kurangnya sosialiasi oleh pemerintah. Barangkali memang perlu digalakkan lagi pendekatan yang lebih edukatif dan persuasif.  Bukankah telah menjadi akidah ahlus sunnah wal jamaah bahwa kita wajib menaati pemerintah?

Firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Surat An Nisa’: 59).

Ini berarti, kita wajib taat kepada pemerintah, baik dalam hal yang sesuai dengan syariat maupun yang mubah, misalnya taat terhadap lampu lalu lintas dan aturan di jalan raya. Kita akan berdosa kalau kita tidak taat atau mematuhinya, apalagi selalu nyinyir dan memaki-maki penuh kebencian. Bahkan jika pemerintah melakukan sesuatu yang menzalimi kita, kita pun harus bersabar.

Dari Hudzaifah bin Al-Yaman Nabi Muhammad bersabda: “Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu) dan tidak pula melaksanakan sunahku (dalam amal). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia."

Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apakah yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?”

Beliau bersabda, ”Dengarlah dan taat kepada pemimpinmu, walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat kepada mereka.” (HR. Muslim No. 1847).


TIGA SASARAN

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa syariat Islam memiliki tiga sasaran: menyucikan jiwa, menegakkan keadilan sosial, dan menciptakan kemaslahatan umum (maslahat al-am). Kemaslahatan umum adalah suatu keadaan ketika manusia mendapatkan jaminan dan perlindungan atas agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), generasi (hifdz al-nasl), dan harta benda (hifdz al-mal). 

Ada tiga tingkatan (martabat) maslahat. Pertama, martabat dlaruriyat (primer), yang merupakan tingkatan ketika berbagai maslahat tidak dapat terwujud tanpa terpenuhinya tingkatan ini. 

Kedua, martabat hajjiyat (sekunder), yakni segala sesuatu yang oleh hukum syara’ tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok yang disebutkan di atas, namun untuk menghilangkan masyaqqat, kesempitan, atau ihtiyath (berhati-hati) demi menjamin terpenuhinya lima tujuan syariat. 

Ketiga, martabat tahsinat atau kamaliyat (penyempurna), adalah hal-hal yang dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi lima pokok hukum serta melengkapi martabat dlaruriyat dan hajjiyat. 

Al-Ghazali, seperti juga disinggung Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa syariat Islam sangat menekankan pemenuhan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, demi mempertahankan nyawa atau menyelamatkan kehidupan diperbolehkan makan zat yang diharamkan, bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain. Dalam keadaan darurat dan terancam mati kelaparan, diwajibkan memakan bangkai, daging babi, atau khamar.

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum sebagai salah satu tujuan syariat Islam, vaksinasi covid-19 sudah sangat mendesak (dlaruri). Oleh karena itu, menilik tingkat kedaruratan utama (martabat dlaruri) serta demi menyelamatkan kehidupan bangsa dan melindungi masyarakat dari wabah corona, maka vaksinasi Covid- 19 dapat dihukumi wajib. 

Dengan vaksinasi, maka penularan virus Covid-19 dapat dicegah, orang-orang pun terlindungi dari wabah penyakit, dan kekebalan komunitas akan muncul. Dengan demikian, pada suatu saat nanti pandemi ini dapat dikendalikan. Ketika wabah corona ini terkendali, maka aktivitas, produktivitas, dan kreativitas masyarakat kembali normal.

Gunoto Saparie adalah Fungsionaris ICMI Wilayah Jateng dan mantan Penyuluh Agama Madya Kanwil Kemenag Jateng






Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment