Menghambat Laju Populisme Islam
Oleh Gunoto Saparie

By TOHAR TOKASAPU 01 Jan 2021, 12:05:14 WIB KAJIAN AGAMA
Menghambat Laju Populisme Islam

Populisme Islam banyak disebut-sebut orang ketika sejumlah kelompok mengatasnamakan agama menunjukkan aksi massa di Monas Jakarta beberapa tahun lalu. Mereka saat itu berhasil menggulingkan Ahok (panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama) pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Apakah gerakan tersebut akan mengubah wajah keberislaman di Indonesia yang selama ini moderat menjadi lebih konservatif?

Pertanyaan itu agaknya menjadi kekhawatiran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sehingga ia mengatakan tidak akan membiarkan populisme Islam berkembang di Indonesia. Populisme merupakan usaha untuk menggiring agama menjadi norma konflik. Siapapun yang berbeda keyakinannya, maka dia dianggap musuh dan karenanya harus diperangi.

Kita tentu masih ingat serentetan peristiwa demonstrasi “Bela Islam” yang dimotori GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia) pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 di Jakarta, di mana berhasil menghimpun massa yang mengatasnamakan umat Islam untuk melakukan protes terhadap penodaan agama yang dilakukan Ahok. 

Baca Lainnya :

Gelombang aksi bermula pada tanggal 14 Oktober 2016 (1410), 28 Oktober 2016 (2810), 4 November 2016 (411), 2 Desember 2016 (212), 11 Februari 2017 (112), 21 Februari 2107 (212 jilid 2), 31 Maret 2017 (313), dan 5 Mei 2017 (Aksi 55).

Aksi-aksi massa tersebut dipicu pernyataan Ahok dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada September 2016. Ketika itu Ahok di depan warga mengutip Surat Al-Maidah ayat 51; ia pada intinya menyatakan agar para pemilih tidak “dibohongi” dengan menggunakan ayat tersebut untuk tidak memilih pemimpin dari kalangan Nasrani. Namun, pernyataan Ahok segera menimbulkan kontroversi begitu videonya yang sudah diedit diunggah Buni Yani ke Youtube. 

Di kalangan Muslim terjadi perbedaan persepsi: sebagian menganggap Ahok telah melakukan penistaan agama, sebagian lagi menilai Ahok tidak menodai Islam. Kontroversi menjadi berganda dengan terbitnya pendapat dan sikap MUI Pusat yang terdiri lima poin. Pada intinya MUI menegaskan, umat Islam wajib memilih pemimpin Muslim sesuai surah al-Maidah ayat 51. 

Ditegaskan pula bahwa pernyataan Ahok yang menyebutkan larangan memilih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai kebohongan adalah haram dan termasuk ke dalam tindakan penodaan Alquran. Akhirnya, menyatakan ulama yang menyampaikan Surat Al-Maidah 51 sebagai bohong adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. 

Penistaan Alquran

Sesungguhnya GNPF-MUI ini berawal dari upaya menegakkan fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahok, Gubernur Jakarta sekaligus kandidat petahana dalam kontestasi berikutnya, telah melakukan penistaan terhadap Alquran. Gerakan yang dipelopori oleh berbagai organisasi kemasyarakatan Islam itu menuntut Ahok untuk mundur dari jabatan gubernur dan segera diadili. 

Pada fase-fase berikutnya, tepatnya semenjak ktober 2017, berubah menjadi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama). Mereka terus melebarkan pengaruhnya atas percaturan politik di Indonesia, terlepas dari hasil yang dicapai. GNPF-Ulama menekankan bahwa aspirasi mereka adalah representasi dari Islam dan umat Islam di Indonesia. Narasi wacana yang kerap terbentuk adalah membingkai sumber daya populisme dengan kesatuan identitas sesama umat Islam. 

Akan tetapi, upaya mereka untuk meneguhkan identitas sebagai representatif umat Islam mendapatkan tantangan dari organisasi terbesar Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU). NU memang berusaha mereduksi kekuatan populisme Islam versi GNPF-Ulama itu. NU telah mengampanyekan konsep Islam Nusantara di mana mengesankan mereka adalah manifestasi dari Islam di Indonesia. 

Islam Nusantara adalah suatu narasi wacana bagi NU dalam membangun pemahaman bahwa organisasi kemasyarakatan Islam terbesar ini adalah representasi Islam di Indonesia dan wujud dari realitas keberagaman Islam di Indonesia atau Nusantara. Islam Nusantara sering digambarkan tidak jauh dari karakter dan prinsip-prinsip agama yang selama ini dipegang NU, seperti tengah-tengah (tawasuth), seimbang (tawazun), tegak lurus (i’tidal), dan seterusnya. 

Islam Nusantara adalah Islam yang sudah mengalami dialog antara agama dengan ekspresi kultural antropologis masyarakat Nusantara. Ingatkah kita dengan jargon “pribumisasi Islam” yang pernah dipopulerkan Gus Dur? Kita tahu, konstruksi pemikiran yang dibangun oleh setiap gerakan populisme adalah oposisi biner, yaitu mengelompokkan masyarakat ke dalam "kita" dan "mereka". 

“Kita” merupakan kelompok utama, baik, yang harus mendapat perhatian utama dari negara. Sedangkan "mereka" dipandang sebagai kelompok kelas dua, buruk, dan tidak semestinya mendapat perhatian. Mengacu pada Hameleers, populisme mengusung isu bahwa elite politik (pemerintah) tidak hanya gagal mewakili "kita", rakyat utama, tetapi mereka memprioritaskan masyarakat outgroup yang mencerabut rakyat utama. Pemilih dimobilisasi ketika mereka merasa bahwa ingroup mereka dirugikan oleh outgroup.

Menurut Hameleers, proses inklusi dan eksklusi dalam komunikasi populisme, ujar Hameleers, dapat dipahami secara terang dari teori identitas sosial. Menurut teori identitas sosial, individu dapat berekspresi dan mengalami berbagai macam diri yang berbeda. Konsep-konsep diri ini dipicu secara berbeda tergantung pada konteks sosial. Dalam wacana populis, konteks sosial dapat dipahami sebagai rasa depresi yang dirasakan oleh ingroup dalam menghadapi ancaman dan krisis yang dipropagandakan oleh kelompok populis.

Di Indonesia hari-hari ini berkembang populisme Islam, di mana memainkan narasi memperjuangkan kepentingan umat Islam yang selama ini diabaikan oleh negara. Isu agama dimainkan oleh populisme Islam, misalnya penodaan atau penistaan agama, kriminalisasi ulama, prokafir, dan sebagainya. Mereka pun berteriak keras seolah umat Islam tersisih dari sumber daya politik dan ekonomi, karena kekuasaan dipegang oleh kaum kafir.


Merebut Kekuasaan

Apakah populisme Islam merupakan gerakan ideologi? Jawabnya adalah, “Tidak.” Populisme Islam hanyalah komunikasi kerakyatan untuk merebut kekuasaan. Karena bukan ideologi, mereka bisa bergabung dengan siapa saja, sesuai kepentingan jangka pendeknya. Pilkada Jakarta 2017, misalnya, seperti dikatakan Vedi R. Hadiz, menunjukkan secara jelas bagaimana populisme Islam melayani kepentingan elite katimbang mendorong agenda politik untuk membangun tatanan ekonomi-politik yang menyejahterakan rakyat. 

Tak mengherankan kalau mereka memberi ruang kepada siapa saja, bahkan konglomerat Cina nonmuslim, selama mempunyai kesamaan misi politik. Mereka mengabaikan konsistensi sikap mereka yang selama ini berteriak “asing, aseng!” sampai serak. Sesunggunya populisme Islam sama saja dengan gerakan populis pada umumnya. Di dalam gerakan ini ada berbagai kepentingan kelas yang bisa jadi antagonistik dan berbeda tingkat artikulasinya. 

Banyak pengamat mengkhawatirkan kebangkitan populisme Islam Indonesia yang selama ini bagaikan bom waktu. Bahkan populisme Islam dianggap makar atau subversif yang harus diwaspadai dan dikontrol oleh negara. Populisme Islam ditakutkan menjadi ancaman terhadap negara atau kekuasaan.

Vedi R. Hadiz mencoba melihat sebuah tren politik global dari populisme yang kini menjadi tantangan di sejumlah negara mayoritas Islam. Hadiz menawarkan suatu pemikiran yang ia sebut sebagai pendekatan baru dalam mempelajari perpolitikan Islam. Ia berusaha mendeskripsikan secara kritis kecenderungan-kecenderungan jangka panjang gerakan Islam dari kacamata sosiologi historis dan politik ekonomi, dengan pendekatan komparatif di beberapa negeri berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Mesir, dan Turki. 

Menurut Azyumardi Azra, dalam beberapa tahun terakhir ini istilah “populisme Islam” mulai menjadi wacana akademis di kalangan para ahli. Istilah itu digunakan untuk melihat fenomena politik Islam sejak terjadinya sejumlah aksi massa kalangan Muslim Indonesia pada akhir 2016 dan awal 2017 terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. 

Narasi ummah, atau keumatan, menjadi bagian sentral dari politik identitas di Indonesia akhir-akhir ini. Narasi bahwa ummah itu adalah bagian dari kelompok sosial yang sudah sejak dulu terpinggirkan secara sistematis. Dari zaman kolonial, pascakolonial, masa Orde Baru hingga demokrasi, Islam terpinggirkan. Narasi ini memberikan potensi massa yang sangat besar untuk elite-elite yang saling berkompetisi saat ini. 

Hadiz mengamati ciri khas dari populisme Islam di mana bahasa politiknya dari agama Islam. Perbedaan mendasar antara populisme secara konvensional dan populisme Islam adalah konsep dasar yang the peoples sebagai rakyat yang ditindas oleh elite. Sedangkan dalam populisme Islam konsep the peoples diganti menjadi ummah yang ditindas dan terpinggirkan.

Kehadiran populisme Islam dipicu oleh beberapa kenyataan yang ada. Menurut Vedi, setidaknya ada tiga hal pemicunya. Pertama adalah adanya ketimpangan sosial yang secara historis sangat tinggi. Kedua, hal itu disertai oleh peningkatan jumlah penduduk muda yang terdidik dan punya aspirasi tinggi sehingga antara realitas dengan aspirasi itu sangat berjarak. Ketiga, tidak ada organisasi yang mampu menyalurkan aspirasi dan kepentingan kelompok-kelompok ini sehingga sewaktu-waktu bisa dirakit untuk keperluan politik sesaat.

Populisme Islam di Indonesia, anehnya, ternyata tidak mengenal kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, pengusaha atau ASN, dosen atau buruh.  Mereka agaknya disatukan oleh kesamaan dalam paham keagamaan, yaitu konservatif, intoleran, dan antipluralisme. Mereka bukan saja tidak dapat bertoleransi dengan saudaranya yang berbeda agama, tetapi bahkan juga dengan sesama muslim. Oleh karena itu, kita akan terbiasa mendengar mereka menuding saudara sesama muslim yang berbeda paham keagamaan sebagai munafik, kafir, murtad, atau fasik.

Gunoto Saparie adalah Fungsionaris ICMI Jawa Tengah





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment