Merasa Disampingkan Pemdes, BPD Mengadu ke Komisi A DPRD Blora
TUPOKSI BPD SAMA DENGAN DPRD

By TOHAR TOKASAPU 24 Mar 2021, 20:42:54 WIB POLITIK
Merasa Disampingkan Pemdes, BPD Mengadu ke Komisi A DPRD Blora

Blora (beritakita.net) - Pemerintah desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agaknya harus lebih saling mengisi dan memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pasalnya, sejauh ini keberadaan anggota BPD masih dipandang sebelah mata dan ada kekeliruan terkait surat keputusan (SK) pengangkatan mereka.

Hal tersebut, disampaikan Ketua Paguyuban BPD Kabupaten Blora, Soeharianto di hadapan anggota Komisi A DPRD Blora saat berlangsung acara Bimbingian Teknis (Bimtek) BPD se-Kabupaten Blora di salah satu rumah makan di Kecamatan Jepon, Blora, Rabu (24/03/2021).

Dalam sesi tanya jawab, Soeharianto menyampaikan keberadaan BPD di kesampingkan atau dipandang sebelah mata oleh Pemdes.

Baca Lainnya :

“Intinya, sejauh ini ada beberapa Pemdes yang tidak melibatkan BPD dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), peraturan desa (Perdes), dan beberapa hal lain,” terang Soeharianto yang juga Ketua BPD Mojorembun, Kecamatan Kradenan.

Menurut Soeharianto, hal itu merupakan kondisi umum yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Blora. Oleh karena itu, kata Soeharianto, saran dari anggota Komisi A DPRD Blora sangat diperlukan. Karena selama ini kebanyakan BPD tidak pernah dilibatkan dalam membuat atau membahas draf produk hukum di desa. 

“Maka kami sangat berharap, dengan adanya Bimtek ini, tupoksi BPD kedepan sesuai yang ada di undang-undang. Yaitu melakukan pengawalan pemerintahan di desa,” kata Soeharianto berharap.

Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, membenarkan hal itu. Menurut dia, sebenarnya bukan keluhan yang disampaikan para perwakilan anggota BPD yang ada di Blora melainkan belum dipahaminya apa itu BPD. Baik oleh sebagian BPD maupun Pemdes. Menurut Supardi, tupoksi BPD sama dengan DPRD yang mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat kabupaten.

"BPD itu ibarat DPRD di desa. Sehingga mereka berhak meminta penjelasan ke Kades jika dirasa ada ketidaksesuaian dalam melaksanakan kegiatan di desa. Seharusnya Kades tidak bisa senaknya melakukan kegiatan sendiri," tandas Supardi, politisi Partai Golkar.

(ELY)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment