Pengacara Hanitiyo Satria Putra Gugat BPR Kini Balu
SENGKETA PENJUALAN RUKO DAN TANAH

By TOHAR TOKASAPU 10 Feb 2021, 17:54:49 WIB HUKUM
Pengacara Hanitiyo Satria Putra Gugat BPR Kini Balu

Keterangan Gambar : Pengacara Hanitiyo Satria Putra



Semarang (beritakita.net) - PT. BPR Kini Balu bersama beberapa orang yang terkait jual beli ruko di jalan Dr Cipto Semarang, digugat perdata oleh kantor Pengacara Hanitiyo Satria Putra, SH, MH, and Partners jalan Kendeng Barat II No. 10 Sampangan Semarang, selaku kuasa hukum dari salah seorang nasabah PT. BPR Kini Balu. 

Gugatan itu diajukan karena PT. BPR Kini Balu bersama beberapa orang yang dikenal oleh klien Pengacara Hanitiyo, diduga menggelapkan sertifikat tanah milik klien yang dijadikan jaminan hutang di PT BPR Kini Balu.

Baca Lainnya :

"Kasus ini bermula saat klien kami membeli sebuah unit ruko berupa tanah dan bangunan di jalan dr. Cipto No. 96 RT.04 RW.01 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, yang kemudian dijadikan agunan dalam pembelian tersebut di PT. BPR Kini Balu," ungkap Hanitiyo, Rabu (10/02/2021).

Dalam pembelian tersebut, menurut Hanitiyo, kliennya telah menandatangani kredit atas pembelian ruko dengan pembiayaan oleh PT. BPR Kini Balu berdasarkan perjanjian kredit No: 0085/GP3.JP/KML/V/2016 tanggal 28 Mei 2018.

"Atas sengketa ini, klien kami merasa dirugikan sebesar Rp 1.378.816.500. Dengan kasus ini klien kami telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian dengan memberikan surat kuasa khusus No. 003/ SK-PMH/HSP/SMG/XI/2020 tanggal 3 November 2020 bertindak dan untuk atas nama klien kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang terhadap Imam Basuki (tergugat I), Yiyia Indriati (tergugat II), Pimpinan PT. BPR Kini Balu (tergugat III), Sri Sulistyowati (tergugat IV)," tandas Hanitiyo.

Sebagai penggugat, Hanitiyo merasa pihak tergugat melanggar pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, 'setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian orang lain, mewajibakan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. Oleh karena itu Hanitiyo menyatakan dan memohon kepada semua pihak yang bersengketa, bahwa unit ruko tersebut saat ini dalam obyek sengketa, sehingga para tergugat maupun penggugat tidak boleh melakukan penjualan ruko tersebut kepada pihak ketiga.

"Mengingat pihak PT BPR Kini Balu diduga melanggar pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang tata cara penunjukkan pelaksanan lelang, maka kami menganggap tidak melaksanakan lelang sebagaimana mestinya. Kami berharap dalam proses perdata Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," jelas Hanitiyo.

(HERMAWAN)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment