Prihatin Kualitas Demokrasi di Blora Terancam, Lilik Jalan Mundur Tiga Kilometer
Tidak Boleh Lakukan Politisasi Anggaran

By TOHAR TOKASAPU 01 Des 2020, 22:51:10 WIB POLITIK
Prihatin Kualitas Demokrasi di Blora Terancam, Lilik Jalan Mundur Tiga Kilometer

Blora (beritakita.net) - Lilik Yulianto melakukan aksi jalan mundur sepanjang tiga kilometer. Aksi itu dilakukan aktivis peduli demokrasi asal Blora itu sebagai bentuk protes dan keprihatinan terkait buruknya wajah kekuasaan dan prediksi kemunduran Kabupaten Blora yang ditandai dengan mundurnya demokrasi. Aksi jalan mundur dilakukan Lilik sekitar pukul 09.30 WIB.

“Aksi ini saya lakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap proses demokrasi yang buruk di Blora jelang Pilkada. Jika terus dibiarkan, tidak ada upaya untuk penegakkan supremasi hukum di Blora, maka kualitas demokrasi sangat terancam,” ungkap Lilik yang berjalan mundur dari KPU Blora, singgah di Bawaslu Blora dan berakhir di DPRD Blora, Selasa (01/12/2020).

Jelang Pilkada Blora 2020, tandas Lilik, ada potensi ancaman terhadap kualitas demokrasi. Ia juga melihat ada potensi penyelewengan bantuan sosial (bansos) yang tinggi. Bahkan ia melihat praktik politisasi di berbagai bidang. Seperti politisasi anggaran dan kegiatan dari kekuasaan dilakukan jelang Pilkada Blora 2020.

Baca Lainnya :

“Tentu ini akan mengancam kualitas demokrasi dan melanggar Undang-undang. Saya lihat, jelang Pilkada Blora 2020 ada indikasi yang menguntungkan salah satu paslon yang dilakukan secara terstruktur, massif dan sistematis. Ini jelas akan mencederai nilai-nilai demokrasi di Republik Indonesia ini,” kata Lilik warga Desa Karangjati, Kecamatan/Kabupaten Blora, yang juga Mahasiswa ISI Yogya.

Lilik berpendapat, adanya berbagai potensi penyelewengan itu harus dilakukan pengawasan ekstra ketat dari semua pihak. Baik dari pemerintah maupun masyarakat semua lapisan. Menurutnya, untuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum harus ditegakkan. Selain itu, kepala daerah tidak boleh melakukan politisasi anggaran untuk Pilkada Blora 2020. 

“Termasuk memberikan bantuan keuangan senilai puluhan milyar rupiah kepada sejumlah pihak yang sarat dengan politisasi anggaran. Padahal di sisi lain masih banyak insfrastruktur yang lebih vital tidak tertangani karena tidak dianggarkan. Agar politisasi anggaran dan kekuasaan tidak terjadi, maka Bawaslu dan KPU Blora harus berani dan bekerja profesional,” jelas Lilik.

Menurutnya, Bawaslu dan KPU jangan takut memberi sanksi apabila ada paslon terbukti melakukan pelanggaran. Penegakan hukum terkait pelanggaran kode etik, tindak pidana maupun administrasi, kata Lilik, harus dilakukan. Begitu juga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Blora, Lilik minta harus menjaga netralitas di Pilkada 2020.

“Kepatuhan pada perintah yang melanggar hukum, berarti membantu dan turut serta dalam suatu tindak kejahatan,” tandas Lilik seraya menambahkan, bahwa aksi yang ia lakukan untuk mengingatkan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Menurutnya, jika pelanggaran di Blora masih diteruskan dan hukum tidak ditegakkan, ia akan melakukan aksi jalan kaki hingga ke provinsi, bahkan ke Jakarta.

Sesampai di DPRD Blora, Lilik diterima oleh Siswanto, Wakil Ketua DPRD Blora. Siswanto sangat mengapresiasi dan menyambut baik aksi yang dilakukan Lilik. Menurut Siswanto, apa yang dilakukan Lilik betul-betul berjuang untuk mengingatkan semua pihak, Bawaslu, KPU, Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Siswanto juga mengingatkan kepada seluruh ASN atau PNS dan P3K, dalam Pilkada 2020 harus netral. Karena secara riil, kata Siswanto, sudah ada PNS yang diadukan ke Bawaslu dan telah direkomendasi ke Komite ASN di tingkat pusat. (Ely)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment