PT. Asuransi Umum Mega Diduga Langgar Peraturan OJK
DIREKTUR PERSEROAN HANYA SATU ORANG

By ROBINSON SIMARMATA 18 Jan 2021, 21:06:21 WIB HUKUM
PT. Asuransi Umum Mega Diduga Langgar Peraturan OJK

Keterangan Gambar : Dari kiri ke kanan: Anius Dohona, Tumanda Tamba, Samsul Huda. (Dok. Kantor Hukum Siasat dan Rekan)


Semarang (beritakita.net) - Gugatan Serikat Pekerja Mega Insurance (SPMI) terhadap PT. Asuransi Umum Mega khususnya Cabang Semarang, memasuki babak baru. Sidang perkara Nomor: 58/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, kembali digelar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, Senin (18/1/2021), setelah ditunda sejak akhir Desember 2020.

Ditemui media ini usai persidangan, Ketua SPMI Tumanda Tamba, SP, SH, MH, MKn, AAIK didampingi tim pengacara Anius Dohona, SH, Anjas Widayanto, SE, SH, MKn, Budi Suryanto, SH, CLA, Samsul Huda, SH dan Irwanto Efendi, SH, MH dari Kantor Hukum Siasat dan Rekan mengatakan, ada hal baru terungkap dalam persidangan kali ini. 

Dimana kuasa hukum tergugat akhirnya mengakui kalau Direktur PT. Asuransi Umum Mega hanya 1 (satu) orang. Dengan pengakuan tersebut diduga kuat bahwa PT. Asuransi Umum Mega melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). 

Baca Lainnya :

Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, perusahaan asuransi harus memiliki minimal 4 anggota direksi. Yaitu anggota direksi yang membawahi fungsi marketing, anggota direksi yang membawahi fungsi teknik asuransi, anggota direksi yang membawahi fungsi keuangan dan anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.

“Khusus perusahaan asuransi termasuk PT. Asuransi Umum Mega, pengangkatan seorang direksi tidak cukup hanya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tetapi orang tersebut juga harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 43 tahun 2019 tentang perubahan atas POJK No. 73 tahun 2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian,” kata Anius Dohana, SH. 

Terungkapnya pengakuan ini menjadi sangat penting, kata Anius Dohana, SH, karena selama ini Ketua Majelis Hakim sudah berulangkali mengingatkan kuasa hukum tergugat agar melengkapi berkas. Diantaranya; Akte Pendirian Perusahaan yang secara jelas menyebut siapa yang berhak mewakili perusahaan bila ada sengketa dengan pihak ketiga, termasuk pada persidangan di Pengadilan.

Pada persidangan sebelumnya Surat Tugas maupun Surat Kuasa yang ditunjukkan pihak tergugat ditandatangani Lukman Siregar selaku Direktur. Padahal disebut masih ada Direktur Utama yakni Robby Loho. Legal standing pemberi kuasa sangat penting.

BERBELIT-BELIT

Ketua SPMI Tumanda Tamba, SP, SH, MH, MKn, AAIK menganggap pihak kuasa hukum tergugat,  Agus Fauzi dan rekan berbelit-belit. Bahkan pada persidangan sebelumnya terjadi kebohongan yang mengatakan Direktur Perseroan ada 3, termasuk Roby Loho sebagai Dirut.

Bahkan sidang tadi siang pun, Agus Fauzi dan rekan ketika ditanya legal standing Lukman Siregar sebagai pemberi kuasa, dia mengutip TUGAS DAN KEWENANGAN DIREKSI sebagaimana diatur pada Pasal 12 Akta Pendirian Perusahaan. Khususnya pasal 12 ayat 2 (b) berbunyi: Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Dalil ini seolah mengatakan bahwa jumlah Direksi Perseroan PT. Asuransi Umum Mega masih sesuai dengan POJK. Namun karena sesuatu dan lain hal, Direktur Utama berhalangan. 

Ternyata setelah ditunjukkan copy print out Laporan Keuangan Konvensional perseroan Mei 2020 dan Agustus 2020, Direktur Perseroan hanya satu orang yakni Lukman Siregar.

Dalam laporan bulan Desember 2019, masih ada dua orang Direksi. Tetapi  Laporan Keuangan tahun 2016 – 2018 memang masih ada 4 orang direksi sebagaimana diatur dalam POJK.

“Setelah data laporan tersebut kami tunjukkan, akhirnya kuasa hukum tergugat mengakui kalau saat ini Direktur PT. Asuransi Umum Mega hanya 1 orang. Itu artinya mengakui bahwa perseroan melanggar aturan perundangan yang berlaku,” kata Tumanda Tamba. 

TRITUSPMI

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Serikat Pekerja Mega Insurance (SPMI) melalui Tumanda Tamba, SP, SH, MH, MKn, AAIK dan Raditya Adhi Ekatama, SE selaku Ketua dan Sekretaris SPMI mengajukan TRITUSPMI (3 Tuntutan SPMI) meliputi; Dukung adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lancarkan keberadaan SPMI, Taati Peraturan Perundang-undangan. 

(ROSI)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment