Sidang Kedua Gugatan Serikat Pekerja Mega Insurance Terhadap PT. Asuransi Umum Mega
Berkas Tergugat Belum Lengkap

By ROBINSON SIMARMATA 07 Des 2020, 21:13:38 WIB HUKUM
Sidang Kedua Gugatan Serikat Pekerja Mega Insurance Terhadap PT. Asuransi Umum Mega

Semarang (beritakita.net) - Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang kembali menyidangkan perkara Nomor: 58/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, Senin (7/12/2020). Ini adalah persidangan kedua atas gugatan Serikat Pekerja Mega Insurance terhadap PT. Asuransi Umum Mega. 

Agenda sidang perdana yang digelar di ruang Mudjono, Senin (23/11/2020) adalah memeriksa kelengkapan dan legalitas berkas. Ternyata ada beberapa berkas pihak tergugat dianggap kurang, sehingga Ketua Majelis Hakim Retno Damayanti, SH memerintahkan pihak tergugat segera melengkapinya. Kekurangan dimaksud di antaranya; Akte Pendirian Perusahaan, Anggaran Dasar Perusahaan dan Tanda Dafar Perusahaan.

Pada persidangan kedua, dari pihak Penggugat tampak hadir Tumanda Tamba, SP, SH, MH, MKn, AAIK dan Raditya Adhi Ekatama, SE selaku Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja Mega Insurance (SPMI). Mereka didampingi kuasa hukumnya Anius Dohona, SH, Anjas Widayanto, SE, SH, MKn, Budi Suryanto, SH, CLA, Samsul Huda, SH dan Irwanto Efendi, SH, MH dari Kantor Hukum Siasat dan Rekan. Sedangkan dari pihak tergugat hadir kuasa hukumnya Agus Fauzi dan tim.

Baca Lainnya :


BERKAS BELUM LENGKAP

Setelah sidang dibuka Ketua Majelis Hakim Retno Damayanti, SH, pihak tergugat diminta melengkapi berkas sesuai perintah majelis hakim pada persidangan pertama. Ternyata berkas dimaksud belum dilengkapi pihak tergugat.

“Pada persidangan lalu, pihak tergugat diwakili Sdr. Iswan Andrianto dengan Surat Tugas yang ditandatangani Dr. Lukman Siregar. Sekarang pihak tergugat diwakili Saudara Agus Fauzi yang mendapat Surat Kuasa dari Dr. Lukman Siregar. Dalam Anggaran Dasar PT. Asuransi Umum Mega, Dr. Lukman Siregar sebagai apa? Apakah orang yang memiliki kuasa mewakili perusahaan di Pengadilan?” tanya Ketua Majelis Hakim.

Lalu kuasa hukum tergugat memperlihatkan foto copy Anggaran Dasar Perusahaan dimana nama Dr. Lukman Siregar tertera sebagai Direktur. Namun Agus Fauzi belum bisa menunjukkan bahwa Dr. Lukman Siregar orang yang berwenang mewakili perusahaan di Pengadilan. 

Kemudian Ketua Majelis Hakim bertanya, bagaimana keberadaan Sdr Iswan Andrianto. Apakah Surat Tugasnya dicabut sehingga yang bersangkutan tidak lagi berhak mewakili perusahaan pada persidangan selanjutnya?

“Dicabut yang mulia,” jawab kuasa hukum tergugat. Lalu menyodorkan selembar surat kehadapan Majelis Hakim. Ternyata surat itu Mencabut Surat Kuasa. Sementara yang diperlukan adalah Mencabut Surat Tugas. Lalu Ketua Majelis Hakim bertanya kepada pihak penggugat apakah ada yang perlu disampaikan di persidangan? 

“Ada yang mulia. Ada penambahan personil tim kuasa hukum,” jawab Tumanda Tamba dan pengacaranya Dohona, SH. Lalu menyodorkan nama personil dimaksud yakni Irwanto Efendi, SH, MH. Setelah legalitasnya diperiksa oleh para pihak, Majelis Hakim dapat menerima. 

Kemudian pihak penggugat juga mengatakan ada revisi redaksional gugatan. Namun saat disodorkan kehadapan Majelis Hakim, belum bisa menunjukkan surat pengantar perubahan redaksional dimaksud. 

“Pada persidangan ini pihak tergugat belum bisa menunjukkan siapa yang mewakili perusahaan di Pengadilan. Harap segera dilengkapi sehingga tidak berulang-ulang. Demikian juga pencabutan Surat Tugas atas nama Iswan Ardianto segera diperbaiki,” kata Ketua Majelis Hakim.

Kepada pihak penggugat juga diperintahkan membuat surat pengantar perubahan redaksional gugatan. Lalu Ketua Majelis Hakim Retno Damayanti, SH mengetuk palu tanda persidangan usai. Sidang selanjutnya akan digelar Senin 14 Desember 2020.


LEGALITAS BERKAS SANGAT PENTING

Usai persidangan, wartawan media ini berusaha meminta tanggapan kuasa hukum pihak tergugat, Agus Fauzi dan seorang anggota timnya. Namun yang bersangkutan tidak bersedia diwawancara. 

“Kami belum mendapat mandat dari pimpinan untuk memberikan keterangan kepada pers,” katanya sambil berlalu.

Sementara seorang penasehat hukum penggugat, Anius Dohona, SH yang diminta menanggapi kurangnya surat pengantar perubahan redaksional gugatan, ia memastikan pada persidangan berikutnya perintah Ketua Majelis Hakim sudah dilengkapi.

Anius Dohona juga mengatakan, bahwa pengecekan kelengkapan dan legalitas berkas para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat sangat penting. Contoh, jika nama saya tidak ada dalam berkas surat kuasa yang diberikan pihak penggugat, maka saya tidak legal hadir di persidangan sebagai penasehat hukum. 

Legalitas pemberi kuasa juga sangat penting. Surat Kuasa dari orang yang tidak punya kuasa, tentu tidak bisa diterima. 

Irwanto Efendi, SH, MH., juga penasehat hukum penggugat menambahkan apa yang disampaikan rekannya Anius Dohona, SH. Menurut Irwanto Efendi, bahwa sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, perusahaan asuransi harus memiliki minimal 4 anggota direksi. Yaitu anggota direksi yang membawahi fungsi marketing, anggota direksi yang membawahi fungsi teknik asuransi, anggota direksi yang membawahi fungsi keuangan dan anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.

Pengangkatan seorang direksi tidak cukup hanya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tapi ada syarat tambahan yakni orang tersebut harus sudah lulus fit & proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 43 tahun 2019 tentang perubahan atas POJK No. 73 tahun 2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. 

Karena ada paling tidak 4 orang anggota direksi di perusahaan asuransi, lazimnya yang diberi kuasa mewakili perusahaan di pengadilan adalah Direktur Utama. Atau kalau tidak, maka direksi yang berwenang mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan, harus jelas tertera dalam anggaran dasar perusahaan, atau Akte Pendirian Perusahaan/Akte Perubahan Perusahaan. Tidak bisa asal salah satu direktur. 

“Tadi kuasa hukum tergugat menunjukkan Foto Copy Anggaran Dasar  PT. Asuransi Umum Mega kepada Majelis Hakim dan kami menyaksikan. Disana tertulis Direktur Utama Sdr. Robby Loho. Kemudian dipertegas Penggugat ke Pengacara Tergugat  dengan bertanya, "Apakah benar Sdr. Robby Loho sebagai Direktur Utama PT. Asuransi Umum Mega? Dijawab " ya" oleh Pengacara Tergugat. Tetapi mengapa Dr. Lukman Siregar yang memberi Surat Kuasa? Agaknya surat kuasa ini perlu dicermati,” kata tim kuasa hukum penggugat.


GAGAL DIMEDIASI DISNAKER KOTA SEMARANG

Sebagaimana diketahui perselisihan pihak pekerja yang diwakili oleh SPMI dengan pihak PT. Asuransi Umum Mega khususnya Cabang Semarang masuk ranah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setelah gagal diselesaikan kedua belah pihak. Mediasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pun tidak membuahkan kesepakatan. 

Ketua SPMI Tumanda Tamba, SP, SH, MH, MKn, AAIK berharap persidangan bisa cepat selesai sehingga para pekerja mendapat kepastian. Dengan adanya kepastian maka pekerja akan bergairah kembali dalam bekerja. Tidak bisa dipungkiri kata Tumanda Tamba, bila pekerja masih berselisih dengan perusahaan tempatnya bekerja, gairah kerja akan menurun.

"Itu sebabnya betapa pentingnya adanya kesepahaman antara perusahaan dan pekerja dalam memajukan usaha. Kesepahaman itu harus tertulis. Sebagai pekerja kita sepakat memajukan perusahaan. Tetapi pengusaha harus dapat memahami bahwa pekerja atau karyawan adalah aset dan Serikat Pekerja sebagai mitra. Jangan sampai ada anggapan pekerja sebagai mesin produksi dan serikat pekerja penghambat kemajuan usaha,” katanya. (Rosi)





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment