Ketua DPRD Kendal Kritik Kemiskinan Dan Pengangguran

Kendal, (beritakita.net)- Ketua DPRD Kabupaten Kendal HM. Makmun melontarkan kritikan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Kritikan dan sorotan dari para legislator tersebut sampaikan HM. Makmun saat memberikan Perayaan pada Musrenbang RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025 di Gedung Tumenggung Bahurekso, Senin 25/03/24.

Kritikan dan sorotan yang dimaksud adalah mengenai tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal tahun 2023 mencapai 9,39 persen, dan itu masih tinggi dari angka kemiskinan Nasional yang hanya 9,36 persen, 

Baca Lainnya :

• Bulan Ramadhan Polres Kendal Melaksanakan Patroli Skala Besar
• Mabes Polri Kirim Tim Kemanusiaan dan Ribuan Paket Bantuan Untuk Pengungsi Banjir Demak
• Polres Demak Terima Bantuan Dari Polda Jawa Timur Untuk Korban Banjir
• Mentan Tinjau Lahan Terdampak Banjir Di Kendal.
• Menara Jam Gadang Bukittinggi Dibagun Masa Kolonial Belanda

Selain kemiskinan yang meningkat, Ketua DPRD juga menyoroti tentang tingkat kemiskinan terbuka nasional pada tahun 2023 yang masih tinggi, yaitu 5,67 persen, juga masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan terbuka nasional yaitu 5,32 persen.

Dalam kondisi seperti itu HM. Makmun meminta agar Pemda melakukan upaya serius dalam memberikan terobosan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan di Kabupaten Kendal.

“Bahkan kalau di daerah-daerah terluar seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, tingkat kemiskinan di Kendal masih lebih tinggi,” tegas Makmun.

Tidak hanya itu, kondisi jalan di Kabupaten Kendal yang mencapai panjang 782.710 Km tersebut juga mendapatkan sorotan tajam, 

“Dari jumlah itu, jalan yang rusak berat mencapai 67.531 Km, jalan rusak sedang 64.646 km, jalan baik sedang sepanjang 261.606 km dan jalan baik hanya 388.297 km,” tegas Makmun.

Selanjutnya HM. Makmun berharap agar Pemda lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang rusak berat dan sedang sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Naiknya beaya pengobatan di RSUD Dr. Soewondo dan Puskesmas hendaknya harus diimbangi dengan meningkatnya kwalitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal, sehingga kedepannya tidak ada lagi keluhan di masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” harap Makmun.

Menurut Makmun apa yang disampaikannya pada Musrenbang RKPD Tahun 2025 merupakan hasil serap aspirasi masyarakat, berupa masukan, saran dan harapan yang dirangkum oleh 45 anggota dewan, baik melalui mekanisme reses maupun kolaborasi dari berbagai komunikasi dengan daerah lain yang sempat dikunjungi dalam bentuk studi banding. Agar Kabupaten Kendal ini bisa lebih cepat lagi proses pembangunannya yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Pokir DPRD. (Kiswanto)